Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung resmi membuka Jakarta Ramadhan Festival di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, pada Jumat (27/2/2026). Pembukaan ini menandai dimulainya beragam rangkaian kegiatan di Jakarta selama bulan suci Ramadhan.
Salah satu yang dinantikan warga pada momentum Ramadhan adalah diskon berbagai produk di pusat perbelanjaan. Pramono mengatakan, sebanyak 101 mal di Jakarta akan berpartisipasi dalam program Jakarta Festive Wonder.
“Yang akan ikut berpartisipasi dalam Jakarta Festive Wonder, diskon perbelanjaannya ada di 101 pusat perbelanjaan,” kata Pramono dalam jumpa pers di Bundaran HI, Jumat (27/2/2026).
Menurut dia, jumlah partisipasi pusat perbelanjaan kali ini meningkat dibandingkan dengan event diskon saat momen Natal dan Tahun Baru maupun Imlek.
Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo menekankan pentingnya analisis dan evaluasi terhadap kebijakan yang sudah tidak relevan dengan kondisi terkini.
Selain itu, pemerintah daerah juga dituntut untuk menyusun kebijakan yang bersifat antisipatif, khususnya dalam bidang inovasi dan tata kelola pemerintahan, guna mewujudkan efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, BSKDN yang tadinya Litbang memiliki beberapa instrumen yang kami peroleh dari data primer hasil pengukuran berbagai indeks yang kami miliki,” ujar Yusharto, Rabu (25/2/2026).
Adapun sejumlah indeks yang dikelola BSKDN meliputi Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD), Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah (ITKPD), Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), serta Indeks Inovasi Daerah (IID). Instrumen-instrumen ini menjadi landasan objektif dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang terukur dan akuntabel.
Yusharto juga menjelaskan, best practices yang telah teruji dapat menjadi bukti kuat dalam proses pengambilan kebijakan.
Dalam konteks ini, inovasi menjadi unsur utama dalam membangun kebijakan berbasis bukti. Inovasi yang berhasil diterapkan dan berdampak nyata dapat diangkat menjadi referensi kebijakan yang lebih luas.
Menurut Yusharto, analis kebijakan pada dasarnya berperan sebagai think tank pemerintah daerah. Mereka menjadi ujung tombak dalam menjawab pertanyaan mendasar terkait kebijakan apa yang harus diambil berdasarkan permasalahan aktual yang dihadapi daerah.
Pengunduran diri itu disampaikan Iman dalam rapat mingguan bersama jajaran direksi TVRI, para Kepala Satuan Kerja (Satker), Kepala Stasiun Penyiaran TVRI se-Indonesia, serta pimpinan lainnya. Rapat digelar secara hybrid di Gedung Penunjang Operasional (GPO) LPP TVRI, Jakarta.
“Saya memutuskan mengundurkan diri agar dapat fokus pada kondisi kesehatan saya. Tidak ada tekanan politik atau ancaman kekerasan terhadap diri saya. Saya mundur murni karena alasan kesehatan,” ujar Iman, Senin (23/2/2026).
“Terima kasih Pak Iman atas seluruh kontribusinya untuk TVRI. Kepada direksi, kepala stasiun, dan seluruh karyawan TVRI agar tetap tenang, solid, dan fokus menjalankan tugas serta fungsi masing-masing. Mari bersama-sama menjalankan fungsi lembaga penyiaran publik dengan sebaik-baiknya,” kata Agus.
Kasubdit III Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Kombes Zulkarnain Harahap menyebutkan, Didik bersama eks Kasat Resnarkoba Polres Bima Kota AKP Malaungi menerima jatah dari sosok bandar berinisial B.
Kemudian, ia menyatakan, keduanya mendapat setoran sebesar Rp400 juta per bulan. Uang itu dibagikan dengan jatah Rp300 juta kepada Didik dan sisanya untuk Malaungi.
“Jadi mulai dari bulan Juni, Kasat itu mungut uang dari bandar atas nama B. Setiap bulan sekitar Rp400 juta. Kasat kebagian Rp100 juta, Kapolres kebagian Rp300 juta,” kata Zulkarnain kepada wartawan, Sabtu (21/2/2026).
Menurut Zulkarnain, setoran itu terus diterima keduanya hingga mencapai Rp1,8 miliar. Ia mengatakan, setoran dari bandar B berhenti lantaran mengaku sudah tidak sanggup lagi.
Kemudian, kata dia, Malaungi kembali mencari sosok bandar lain dan bertemu jaringan KE. Ia mengatakan, kepada Malaungi bandar KE menyanggupi pemberian dana sebesar Rp1 miliar.
“Dia (Malaungi) mencari pendanaan baru (bandar baru) namanya Koh Erwin. Koh Erwin baru sanggupin Rp1 miliar, kekurangannya Rp700 juta atau berapa,” ujarnya.
Indonesia resmi menjadi salah satu negara anggota Board of Peace (BoP) yang akan mengirimkan pasukan perdamaian atau Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force/ISF) di Gaza, Palestina. Indonesia juga akan menjabat sebagai wakil komandan ISF.
Demikian disampaikan Mayor Jenderal Amerika Serikat Jasper Jeffers dalam pertemuan perdana Dewan Perdamaian Internasional atau Board of Peace (BoP) di Washington DC, Kamis (19/2/2026) waktu setempat.
Jeffers menyampaikan bahwa lima negara pertama telah berkomitmen mengerahkan pasukan militer guna menjaga implementasi gencatan senjata dan stabilitas jangka panjang di Gaza.
“Saya dengan sangat senang mengumumkan, hari ini bahwa lima negara pertama telah berkomitmen mengirimkan pasukan untuk bertugas dalam International Stabilization Force: Indonesia, Maroko, Kazakhstan, Kosovo, dan Albania. Mesir dan Yordania berkomitmen mengirimkan polisi terlatih,” kata Jeffers.
Jenderal tempur AS ini menambahkan, bahwa Indonesia menerima posisi strategis sebagai Wakil Komandan ISF. “Indonesia telah diterima sebagai Wakil Komandan dari ISF,” pungkasnya.
Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar telah mengumumkan 1 Ramadhan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis, 19 Februari 2926. Keputusan ini diambil setelah dilaksanakan Sidang Isbat yang dipimpin oleh Menag digelar di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (17/2/2026).
Kementerian Agama menetapkan awal Ramadhan melalui sidang isbat. Dimana, dalam sidang isbat ini Kemenag bermusyawarah dengan terbuka para pakar ilmu falak, astronomi, Wakil Rakyat, Majelis Ulama Indonesia serta perwakilan ormas-ormas Islam di Indonesia.
“Musyawarah tersebut itu mengacu pada hasil hisab dan rukyah yang telah dilakukan oleh tim hisab rukyat Kementerian Agama dan ormas-ormas serta dikonfirmasi oleh petugas-petugas yang ditempatkan di setidaknya 96 titik pengamatan di seluruh Indonesia,” kata Menag Menag dalam konferensi pers penetapan 1 Ramadan 1447 Hijriah.
Menurutnya, dalam menetapkan awal bulan Qomariyah atau kalender Hijriah, Indonesia menggunakan kriteria visibilitas hilal MABIMS yakni perkumpulan dari menteri-menteri agama Asia Tenggara diantaranya Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura dan Indonesia.
“Tentunya yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 64 derajat, ini standarnya Asia Tenggara,”ujar Nasaruddin.
Lebih lanjut dia mengatakan, bahwa data posisi hilal berdasarkan hisab pada hari ini di seluruh wilayah Indonesia yaitu ketinggian berkisar minus 2 derajat 24 menit 42 detik.
“Berarti itu bukan saja ghairu imkanur rukyat tetapi ghoiru wujudul hilal, belum hilal itu masih dibawa ufuk, hingga 0 derajat 58 menit 47 detik,”ujarnya.
Pernyataan itu disampaikan Praswad merespons sikap Jokowi yang mengaku setuju apabila Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) dikembalikan ke versi lama.
“Perlu diingat bahwa revisi UU KPK tahun 2019 yang secara substansial melemahkan independensi dan kewenangan KPK terjadi pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo,” kata Praswad, Minggu (15/2/2026).
Ia menilai, selama menjabat, Jokowi memiliki kesempatan untuk melakukan perbaikan terhadap UU KPK. Namun hingga akhir masa kepemimpinannya, langkah pemulihan itu tidak dilakukan.
“Faktanya, tidak ada langkah pemulihan dalam bentuk sekecil apa pun yang dilakukan oleh Presiden Jokowi,” ujarnya.
Legislator Dapot Hutagalung serap aspirasi warga Bengkalis (Foto: Dok)
Di sejumlah sudut permukiman di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau, harapan masyarakat masih bertumpu pada hal-hal yang sangat mendasar. Jalan lingkungan yang layak, peluang usaha yang bisa bertahan, hingga fasilitas sederhana untuk menunjang kegiatan sosial.
Sebagian warga mengaku kerap kesulitan menyuarakan persoalan mereka agar benar-benar masuk dalam perencanaan pembangunan. Masa reses anggota DPRD Bengkalis Dapot Hutagalung yang berlangsung 11-12 Februari 2026 pun menjadi salah satu ruang bagi warga menyampaikan langsung daftar kebutuhan tersebut.
Selama dua hari, Dapot mendatangi delapan titik di daerah pemilihan (Dapil) IV Mandau untuk menyerap aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat. “Berbagai aspirasi kita terima langsung dari masyarakat untuk diperjuangkan nantinya,” kata Dapot.
Di sejumlah titik pertemuan, mulai dari Duri Utara, Duri Kota, Kopelapip, Jalan Rangau, Sebanga, hingga BTN Kampung Lalang, masyarakat menyampaikan kebutuhan yang beragam. Selain perbaikan infrastruktur, muncul pula permintaan pengadaan sarana pendukung kegiatan sosial seperti tenda dan kursi pesta, peralatan masak, speaker aktif, hingga genset.
Pada sektor ekonomi, warga mengusulkan bantuan modal usaha mikro, bibit ikan untuk budidaya, serta pelatihan kewirausahaan. Aspirasi ini, menurut sejumlah tokoh masyarakat yang hadir, mencerminkan upaya warga untuk tidak semata bergantung pada sektor formal, melainkan memperkuat usaha kecil berbasis komunitas.
“Semua aspirasi sudah kita serap dan akan diperjuangkan dalam sidang paripurna nantinya. Agar apa yang menjadi harapan masyarakat dapat terealisasi di lapangan,” tuturnya.
Dapot menilai, reses bukan sekadar agenda rutin, melainkan mekanisme konstitusional untuk memastikan kebutuhan riil warga terakomodasi dalam pembahasan anggaran.
Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama menekankan pentingnya transformasi Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) untuk mencetak lulusan berkualitas yang mampu berkontribusi pada visi Indonesia Emas 2045.
“Pendidikan tinggi keagamaan Islam harus unggul secara akademik, bereputasi global, dan relevan dengan tantangan zaman, termasuk digitalisasi dan moderasi beragama,”ujar Dirjen Pendidikan Islam, Amien Suyitno, dalam Rapat Koordinasi PTIK, di Jakarta, dikutip, Rabu (11/2/2026).
Amien juga menegaskan bahwa program ma’hadisasi perguruan tinggi keagamaan Islam negeri (PTKIN) menjadi agenda strategis nasional.
“Ma’hadisasi bukan sekadar membangun asrama mahasiswa, tetapi membangun Ma’had al-Jamiah yang sesungguhnya, dengan tata kelola pesantren, kurikulum kepesantrenan, dan sistem pembinaan karakter yang terstruktur,” ucapnya.
Setiap PTKIN kata dia harus memiliki Ma’had al-Jamiah yang dikelola dengan baik, bukan kos-kosan yang hanya berfungsi sebagai tempat tinggal mahasiswa.
Menurutnya, kebijakan ma’hadisasi dilatarbelakangi oleh tantangan serius kualitas input mahasiswa PTKIN, khususnya terkait literasi dasar keislaman seperti kemampuan baca Alquran.
“Persoalan ini tidak bisa diselesaikan di hilir. Harus ditata dari hulu. Ma’had menjadi instrumen strategis untuk memperbaiki kualitas akademik dan karakter mahasiswa sejak awal,” tegasnya.
Amien menambahkan, tanggung jawab peningkatan mutu lulusan pendidikan Islam tidak bisa dilepaskan dari peran PTKIN sebagai produsen utama tenaga pendidik dan akademisi Islam di Indonesia.
“Pesan ibunda jelas, tetap setia kepada Bapak Prabowo Subianto dan Partai Gerindra. Alhamdulillah amanah itu saya jalankan sejak dulu,” tutur Mahardhika, Senin (9/2/2026).
Mahardhika juga menyampaikan ucapan selamat Hari Ulang Tahun (HUT) ke-18 Partai Gerindra, dia berharap agar Gerindra terus menjadi kekuatan politik yang menjaga persatuan bangsa.
Mahardhika menjelaskan, pilihannya berlabuh di Partai Gerindra dilandasi keyakinan ideologis. Ia menilai, Gerindra merupakan partai yang paling merepresentasikan nilai-nilai Bung Karno tanpa dikotomi dan tanpa upaya mengadu-benturkan.
“Gerindra itu cocok dengan darah ideologi saya. Ada garis ajaran kakek saya, Bung Karno, tetapi tidak dibenturkan dengan siapa pun,” jelasnya.
Dia juga menegaskan, kedekatannya dengan Prabowo tidak hanya sebatas hubungan politik, tetapi sudah menjadi hubungan personal. “Bagi saya, Pak Prabowo sudah seperti bapak sendiri. Itu yang saya pegang,” ujarnya.
Mahardhika juga menyoroti masih adanya upaya sejumlah kelompok yang terus menghidupkan dikotomi lama dalam politik nasional. Menurutnya, pola semacam itu sudah tidak relevan dan hanya memperkecil bangsa.
